Lembagaperadilan = lembaga negara yang bertugas melakukan peradilan yaitu mengakan hukum dan keadilan. Misalnya: pengadilan negeri, pengadilan agama, dst. Jadi kita sudah ada gambaran sedikit nih, bahwa komptensi lembaga peradilan berarti berkaitan dengan fungsi / wewenang lembaga peradilan. Nah lalu dikaitkan dengan absolut dan realtif. Meskipunpengadilan banding disebut peradilan judex factie tingkat kedua, tetapi dalam praktik beracara dalam proses pemeriksaan perkara yang telah berjalan berpedoman pada Pasal 357 Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv). Pasal 357 Rv menyebutkan “Perkara kemudian oleh Hakim Banding yang bersangkutan tanpa banyak proses diputus Tugasdan wewenang jaksa adalah sebagai berikut. 1. Tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana. Dalam bidang pidana, tugas dan wewenang jaksa adalah seperti di bawah ini: Melakukan penuntutan. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Cakupantugas mekanik sangatlah luas. Seorang mekanik bertanggung jawab dalam proses membangun, merawat, hingga memperbaiki (reparasi) mesin menggunakan peralatan khusus. Mekanik tidak harus menguasai ketiganya. Namun, biasanya mekanik ahli sudah memiliki pemahaman mengenai tiga prosedur tersebut. Tugas mekanik pun spesifik Berdasarkanketentuan yang diatur dalam KUHAP maka terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yakni : 1).Tersangka/Terdakwa. 2). Penyidik dan Penyelidik. 3). Jaksa Penuntut Umum. 4). Penasehat Hukum/Advokat. 5). berikut ini adalah contoh perilaku manusia dalam bidang politik adalah. Apakah lingkup kewenangan Pengadilan Niaga hanya mencakup kepailitan saja? Sebenarnya, cakupan pengadilan niaga itu apa saja ya? Tolong bantuannya. Terima lingkup kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang PKPU saja. Tapi, Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual “HKI” dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan “LPS”.Jadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan, hingga saat ini Pengadilan Niaga berwenang menangani perkara-perkara sebagai berikut a. Kepailitan dan PKPU, serta hal-hal yang berkaitan dengannya, termasuk kasus-kasus actio pauliana dan prosedur renvoi tanpa memperhatikan apakah pembuktiannya sederhana atau tidak lihat UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;b. Hak kekayaan intelektual1. Desain Industri lihat UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;2. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu lihat UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;3. Paten lihat UU No. 14 Tahun 2001tentang Paten;4. Merek lihat UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek5. Hak Cipta lihat UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.c. Lembaga Penjamin Simpanan lihat UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan1. Sengketa dalam proses Tuntutan pembatalan segala perbuatan hukum bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 satu tahun sebelum pencabutan izin seperti telah kami uraikan di atas, kewenangan Pengadilan Niaga tidak hanya mencakup perkara kepailitan saja, tapi juga perkara-perkara dalam lingkup HKI dan jawaban dari kami, semoga dapat Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek5. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan7. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - Anda pasti sudah familiar dengan Pengadilan Negeri atau PN. Pengadilan Negeri merupakan lembaga peradilan di lingkup kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Baca juga Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi di Indonesia Baca juga Ibu Nagita Slavina, Rieta Amilia Gugat Cerai Suami ke Pengadilan Agama Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan dibagi menjadi dua jenis yaitu Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Sebagai lembaga Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri memiliki sejumlah tugas, fungsi dan wewenang yang harus dijalankan. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50, yang berbunyi "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama." Berdasarkan ketentuan UU tersebut, maka tugas dan wewenang Pengadilan Negeri ialah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika UU menentukan hal lainnya. Contoh perkara pidana yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus perkelahian, pelecehan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perkara perdata yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus pencemaran nama baik, warisan, sengketa lahan atau tanah, hak asuh anak, dan lain sebagainya. Fungsi Pengadilan Negeri Dilansir dari situs Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri memiliki lima fungsi utama, yakni Fungsi mengadili atau judicial power Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangkan pengadilan tingkat pertama. Pengertian Pengadilan Tinggi ialah pengadilan banding, yang mengadili lagi di tingkat kedua tingkat banding suatu perkara perdata dan/atau perkara pidana, yang telah di adili atau di putuskan oleh Pengadilan Negeri di tingkat pertama. Pemeriksaan disini hanya atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja kecuali apabila Pengadilan Tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang dipekarakan. Wikipedia mengartikan Pengadilan Tinggi ialah suatu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi juga sebagai Pengadilan tingkat pertama dan juga terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk sesuai berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan Ketua dan juga seorang Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, serta Sekretaris. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang memiliki tugas dan juga kewenangan seperti yang telah disebutkan di dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa Berikut wewenang pengadilan tinggi yang harus diketahui diantaranya Mengadili Perkara Pidana dan Perdata Pada Tingkat Banding Segala perkara yang muncul yang meliputi perkara pidana serta perdata maka pengadilan tinggi wajib ikut serta dalam mengadilinya, yang dimana pengadilan tinggi mengadili sebatas memeriksa berkas atau surat-surat yang dianggap perlu untuk menjadi pertimbangan didalam aspek hukum peradilan. Yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan hakim pengadilan tinggi negara yang berbuat sewenang-wenang kepada keputusannya. Mengadili di Tingkat Pertamad dan Terakhir Sengketa Kewenangan Persengketaan yang terjadi dalam lingkup hukum peradilan yang berada didalam sistem wilayah hukum peradilan tinggi menjadi pemutus ataupun mengadili di tingkat pertama dan juga terakhir, hal tersebut diputuskan oleh ketua pimpinan dari peradilan tinggi yang ada di wilayah persengkataan, hakim ketua tidak boleh sewenang-wenang ketika memutuskan setiap perkara, tetapi harus memiliki bukti yang sangat kuat ketika melakukan peradilan dalam memutuskan segala persengketaan yang terjadi. Memberikan Keterangan, Pertimbangan, Serta Nasihat Hukum Pada Instansi Pemerintah Peradilan tinggi juga membutuhkan kebijakan dalam memberikan keterangan yang dilengkapi bukti-bukti terhadap perkara yang sebenarnya terjadi dan tidak mengada-ngada untuk bertujuan mengurangi bahaya akibat tidak ada keadilan di dalam masyarakat dan juga bernegara, dari bukti itu akan dilakukan tahapan selanjutnya yakni pertimbangan tentang putusan yang akan diberikan pada tersangka yang melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu peradilan tinggi juga harus memberikan nasihat hukum kepada instansi pemerintahan di daerahnya, mengenai kinerja dari setiap instansi, dalam pemutusan perkara diwilayah dan lain sebagainya. Ketua Pengadilan Tinggi Berkewajiban Melakukan Pengawasan Terhadap Jalannya Peradilan Di Tingkat Pengadilan Negeri Kewajiban yang harus dilakukan oleh ketua peradilan tinggi yakni melakukan pengawasan pada jalannya peradilan ditingkat peradilan negeri, ketua peradilan tinggi mempunyai kewenangan dalam memberikan nasihat serta masukan kepada peradilan negeri dalam perkara kinerja ataupun tata cara pemutusan permasalahan hukum yang terjadi. Macam Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia Lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung MA Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yangdalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Susunan MA terdirin dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda, yang kesemuanya dalah Hakim Agung dan jumlahnya paling banyak 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jendral dan kepala badan. Mahkamah Konstitusi MK Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat memiliki intergritas dan kepribadian yand tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan. Komisi Yudisial KY Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yang merupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama a Pengadilan Agama Pengadilan Agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di kotamadya atau ibukota kebupaten meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Makalah Sistem Peradilan Di Indonesia b Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota prpinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. 6. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata, yang meliputi Pengadilan Meiliter, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Meiliter Pertempuran. Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara PTUN a Pengadilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama. Susunan pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris; dan pemimpin pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seoirang Wakil Ketua. b Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PTTUN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenag a mkemeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding; b memeriksa dan memutuskan mengadili antara pengadilan Tata Usaha Negara di dalamdaerah hukumnya; c memriksa , memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara Jumlah Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia Pengadilan Tinggi di Medan Pengadilan Tinggi di Menado Pengadilan Tinggi di Ujung Pandang Pengadilan Tinggi di Palembang Pengadilan Tinggi di Padang Pengadilan Tinggi di Bajarmasin Pengadilan Tinggi di Denpasar Pengadilan Tinggi di Ambon Pengadilan Tinggi di Jaya Pura Pengadilan Tinggi di Tanjungkarang Pengadilan Tinggi di Kendari Pengadilan Tinggi di Jambi Pengadilan Tinggi di Palu Pengadilan Tinggi di Pontianak Pengadilan Tinggi di Palangkaraya Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta Pengadilan Tinggi di Bandung Pengadilan Tinggi di Surabaya Pengadilan Tinggi di Semarang Pengadilan Tinggi di Banda Aceh Sistem Peradilan Di Indonesia Sistem Peradilan di Indonesia Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki urutan kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat proseduraln dan saling berkaitan”. Tujuan sistem peradilan ialah mewujudkan keadilan hukum. Komponen prosedural sistem peradilan Indonesia mencakup proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang peradilan. Sistem peradilan di suatu negara dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum rechstaate, masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan Indonesia mendasarkan setiap kegiatan dan kebijakan percampuran antara sistem hukum di Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut mengacu pada hukum Belanda. Hal ini didasari fakta dan sejarah bahwa Indonesia merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Begitupula hukum agama merupakan dari sistem hukum di Indonesia dikarenakan sebagian besar yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan dan masyarakat Indonesia sekarang menganut agama Islam, karena itu hukum Islam banyak diterapkan, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Sementara itu hukum adat merupakan aturan-aturan masyarakat yang depengaruhi oleh budaya-budaya Peran Lembaga Peradilan Lembaga Peradilan adalah lembaga yang mengatur segala sesuatu tentang hukum. Peran lembaga hukum dalam menjalankan hukum adalah mengatur segala sesuatu hukum yang berlaku. 1. Perbuatan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum adalah sikap yang mentaati semua hukum dan Norma yang berlaku. Contoh Perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum Di Keluarga Mematuhi nasihat orangtua Melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga Membersihkan rumah sesuai jadwal yang yelah ditetapkan Di Sekolah Menghormati Guru Mematuhi tata tertib sekolah Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Tidak menyontek saat ulangan Melaksanakan tugas piket Di Masyarakat Ikut Melaksanakan ronda malam Mengikuti kegiatan kerja bakti Mentaati peraturan adat istiadat yang berlaku di masyarakat d Di Negara Turut sertamembela negara Mentaati hukum yang berlaku di Negara demikianlah artikel dari mengenai Pengadilan Tinggi Negeri Definisi, Tugas, Wewenang, Macam, Jumlah, Sistem Peradilan, Peran Lembaga, semoga artikel ini bermanfaat bagi anda semuanya. Dasar Hukum Kewenangan Pengadilan. Pancasila terutama sila kelima, yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. Setiap pengadilan negeri district court terbatas daerah hukumnya. TONI MALAKIAN February 2015 from Pengadilan tinggi ialah pengadilan tingkat banding. Lembaga peradilan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota propinsi. Di Samping Uud 1945 Masih Terdapat Hukum Dasar Yang Tidak Peradilan Diklasifikasikan Menjadi Beberapa Dan Wewenang Pengadilan Absolut Atau Kewenangan Mutlak Adalah Kewenangan Suatu Badan Pengadilan Dalam Memeriksa Jenis Perkara Tertentu Relatif Berarti Kewenangan Pengadilan Negeri Tertentu Berdasarkan Yuridiksi Wilayahnya. Di Samping Uud 1945 Masih Terdapat Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis. Pelaksanaan sistem demokrasi pancasila di indonesia dan dasar hukum. Demi mewujudkan pembaharuan sistem peradilan pidana anak di indonesia mendatang yang lebih baik, disarankan sebagai berikut Perincian jenis kewenangan mahkamah syar'iyah di bidang jinayah meliputi jarimah hudud zina, qadzal, pencurian, perampokan, minuman keras dan napza, murtad, bughat,. Lembaga Peradilan Diklasifikasikan Menjadi Beberapa Bagian. Dasar hukum lembaga peradilan indonesia. Dan dalam hal mewakili perseroan, disebutkan bahwa ketika anggota direksi terdiri lebih dari 1 satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi,. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibukota propinsi. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Negeri. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum. Hukum yang hidup dalam masyarakat atau lebih dikenal dengan hukum adat. teori kewenangan teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan pengadilan negeri dalam memutus sebuah perkara tidak. Kewenangan Absolut Atau Kewenangan Mutlak Adalah Kewenangan Suatu Badan Pengadilan Dalam Memeriksa Jenis Perkara Tertentu Yang. Pada bagian kesatu “praperadilan” bab x kuhap, perma/sema maupun. Pengadilan tinggi ialah pengadilan tingkat banding. Kewenangan pemberian diskresi yang dimiliki penyidik. Kewenangan Relatif Berarti Kewenangan Pengadilan Negeri Tertentu Berdasarkan Yuridiksi Wilayahnya. Kekuasaan/kewenangan mengadili bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benar dan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang. Tugas dan wewenang pengadilan negeri tercantum dalam uu nomor 2 tahun 1986 pasal 50, yang berbunyi Berbicara mengenai pengertian hukum perusahaan, maka hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan pengertian hukum dagang dan pengertian perusahaan. Jakarta - Tugas dan wewenang hakim diatur sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman. Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berada pada lembaga mengetahui lebih lanjut tentang tugas dan wewenang hakim, simak penjelasannya berikut Hakim dan Dasar HukumPengertian, tugas dan fungsi hakim termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 1 disebutkan penjelasan tentang jenis-jenis hakim dan pengertian hakim sebagai berikut. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Tugas dan fungsi Hakim Agung adalah memiliki Ketua Mahkamah Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam dan Wewenang Hakim Pengertian dan Syarat-syaratnya Foto detikcom/Ari SaputraSebagai pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, seperti dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, susuran majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan Menjadi HakimTentang pengertian, tugas dan wewenang hakim sudah diketahui. Selanjutnya perlu diketahui pula tentang syarat-syarat untuk menjadi hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan ini syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilanWarga negara Indonesia WNIBertakwa kepada Tuhan Yang Maha EsaSetia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945Sarjana hukumLulus pendidikan hakimMampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajibanBerwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercelaBerusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahunTidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum untuk diangkat menjadi hakim ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, harus memiliki pengalaman paling singkat 7 tahun sebagai hakim pengadilan penjelasan tentang pengertian, tugas dan wewenang hakim, serta syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim juga 'Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Ferdy Sambo'[GambasVideo 20detik] wia/imk

apa tugas dan wewenang pengadilan negeri